Tok! DPR Setujui Kurikulum Baru Dimulai Tanggal 15 Juli 2013

Jakarta - Setelah melalui pembahasan panjang, DPR akhirnya menyepakati rencana pemerintah untuk melaksanakan kurikulum baru pada 15 Juli 2013. Sebanyak 6 fraksi menyatakan setuju dan 3 fraksi menolak.

6 Fraksi yang sepakat pelaksanaan kurikulum baru pada 15 Juli 2013 dan anggaran sebesar Rp. 829.427.325.000 adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKB, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Tiga fraksi yang menolak adalah PKS, PAN dan PPP.

Pandangan Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Jefirstson R Riwu Kore. Fraksi Partai Demokrat menyepakati implementasi dan anggaran kurikulum 2013 tanpa catatan.

"Sehubungan masih adanya perdebatan konten kurikulum Fraksi Partai Demokrat menyerahkan pada pemerintah. Kedua, Fraksi Partai Demokrat menyetujui anggaran sebesar Rp. 829.427.325.000," kata Jefirstson.

Kemudian Pandangan Fraksi Partai Golkar dibacakan oleh Popong Otje Junjunan, Golkar menyetujui dengan beberapa catatan. Diantaranya harus dilakukan standar baku terhadap perubahan kurikulum, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman.

"Implementasi kurikulum 2013 tidak hanya untuk sekolah eks RSBI dan sekolah berakreditasi A, tapi mencakup semua kategori sekolah untuk masing-masing jenjang. Sehingga dapat dievaluasi secara komprehensif sejauh mana pelaksanaan kurikulum dengan pola terbatas dan bertahap kalau tidak bisa dikatakan uji coba," papar Popong.

"Fraksi Partai Golkar mempersilakan kepada Kemendikbud untuk melaksanakan kurikulum 2013 pada Juli yang akan datang, dan semua catatan kami dapat mendapat perhatian dan dipenuhi," imbuhnya.

Fraksi PDIP dibacakan Asdi Narang. PDIP menyepakati tanpa catatan. "Fraksi PDIP menyatakan menyetujui kurikuulum 2013 dan menyambut dengan gembira," ucap Asdi Narang.

Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan Nuroji, menyepakati kurikulum dengan 4 catatan. Pertama terkait subtansi kurikulum diserahkan pada kewenangan pemerintah.

"Kedua pemerintah telah merencanakan cakupan sekolah dan anggaran. Ketiga pemerintah telah sampaikan perubahan anggaran, dan keempat pemerintah telah menyusun jadwal persiapan yang telah disesuaikan dengan awal tahun akademik 2013," papar Nuroji.

Dua fraksi lain yaitu PKB dan Partai Hanura dibacakan oleh wakil ketua komisi X Utut Adianto. Hanura sepakat dengan catatan standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian kurikulum lebih disempurnakan.

Tiga fraksi yang menolak kurikulum dilaksanakan pada 15 Juli 2013 adalah PKS, PPP dan PAN. Khusus untuk PAN menolak dan meminta untuk tahun 2013 hanya dilakukan uji coba.

"Disni ada 6 fraksi yang menyetujui dengan catatan terlampir dalam keputusan ini, dan ada 3 yang memang berbeda. Intinya PKS belum menyetujui, PAN menyetujui hanya piloting (uji coba), dan PPP menyetujui diundur sampai 2014. Jadi 3 fraksi belum menyetujui," kata ketua komisi X Agus Hermanto menyampaikan kesimpulan fraksi.

"Kami mohon persetejuan anggoota komisi X setelah mendengar pandangan fraksi, apakah dapat disetuji?" tanya Agus.

"Setuju..!!" jawab mayoritas anggota.

Tok..!! Tok..!! Kurikulum 2013 pun disepakati dan anggaran segera dicairkan. Pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan kurikulum ini untuk sekolah eks RSBI dan berakreditasi A sebanyak 6.325 sekolah.

Selamat Datang Kembali Website Resmi Dinas Pendidikan Kota Bogor

Selamat Datang Kembali! Barangkali kalimat itu yang pantas kita ucapkan atas dibangunnya kembali website resmi Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Kami menyambut gembira atas kelahirannya kembali website ini. Semoga apa yang dikatakan dalam sambutan Kepala Dinas Pendidikan tersebut dapat terwujud.

Pengajuan NUPTK

Terhitung bulan Juni 2013, pengajuan NUPTK baru akan diaktifkan kembali. Berita ini berdasarkan Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penejaminan Mutu Pendidikan Kemdikbud, nomor: 5168/J1/LL/2013, tangal 12 Maret 2013 ke LPMP.

Hal ini tentunya membuat gembira bagi guru yang selama ini kesulitan mendapatkan NUPTK, baik guru yang berstatus PNS, GTY,maupun GTT. Berita buruknya, kabarnya pengajuan NUPTK baru ini hanya berlaku bagi PNS. Namun kita tunggu saja, semoga pengajuan NUPTK baru ini tidak hanya bagi PNS saja, akan tetapi juga berlaku bagi GTT maupun GTY.

BERIKUT SURAT EDARAN TENTANG NUPTK BARU

SOLUSI DAPODIK

INFORMASI PERPINDAHAN ALAMAT

WEBSITE LAYANAN P2TK DIKDAS

LEMBAR INFO GURU :

1. http://223.27.144.195/info.php
2. http://223.27.144.195:8081/info.php
3. http://223.27.144.195:8082/info.php
4. http://223.27.144.195:8083/info.php

LEMBAR CEK SK GURU

http://223.27.144.198:8000/

APLIKASI TUNJANGAN PROFESI

(Akses Hanya Untuk Operator Dinas Tk. Kab/Kota)

http://223.27.144.195:8080/login.php

LEMBAR SOLUSI PERMASALAHAN 
SK TUNJANGAN PROFESI

1	Masalah	Sudah Update Data di Dapodik namun tidak bisa login untuk Cek Info PTK
	Penyebab	Kesalahan pada NUPTK atau tanggal lahir Data belum masuk ke database P2TK Format tanggal berubah karena perbedaan setting waktu pada computer (Indonesia dd-mm-yyyy, USA : mm-dd-yyyy)
	Solusi	Periksa kembali NUPTK dan Tanggal Lahir Pada Dapodik, pastikan sudah benar Pastikan data sudah “Berhasil Diproses” melalui manajemen pendataan (http://pendataan.dikdas.kemdikbud.go.id) Coba kombinasi bulan dan tanggal lahir pada password. Yyyymmdd dan yyyyddmm

2	Masalah	Sudah Update Data di Dapodik namun belum muncul Perbaikannya di Lembar Info PTK
	Penyebab	Proses Import data ke server Dapodik gagal Belum Sinkronisasi antara Server Dapodik dengan Sever P2TK
	Solusi	Pastikan data sudah “Berhasil Diproses” melalui manajemen pendataan (http://pendataan.dikdas.kemdikbud.go.id) Cek kembali  2-3 hari setelah data berhasil diproses

3	Masalah	NUPTK Tidak Valid pada Lembar Info
	Penyebab	Nama pada database NUPTK berbeda dengan nama pada Dapodik NUPTK yang dientri pada dapodik milik orang lain
	Solusi	Pastikan NUPTK adalah milik anda. Referensi NUPTK yang valid bisa didapatkan melalui Opr. NUPTK Dinas kab/Kota, opr. NUPTK LPMP atau operator NUPT pusat (Gedung D lantai 16) Jika kesalahan pada Database NUPTK, perbaiki nama anda melalui operator NUPTK,  Minta Cetak Lembar NUPTK hasil Perbaikan menggunakan aplikasi Web Browser NUPTK,  Bawa Lembar NUPTK tersebut ke P2TK Dikdas agar dapat disesuaikan   Jika kesalahan pada Dapodik,  perbaiki nama anda melalui operator Sekolah, Upload data dan tunggu hasilnya dalam beberapa hari

4	Masalah	NUPTK Valid namun Data Kelulusan tidak ditemukan
	Penyebab	NUPTK pada dapodik berbeda dengan NUPTK pada data Kelulusan (Cek di SK TP Tahun lalu) NUPTK pada Data Kelulusan menggunakan NUPTK Sementara (9999XXX, 9000XXXX, 9898XXXX) Mutasi dari Luar Diknas Mutasi Dari Luar Dikdas
	Solusi	Perbaiki NUPTK Melalui operator Tunjangan Dinas Kab/Kota Jika mutasi dari Luar Dikdas atau Luar Diknas, harus diinput kelulusannya oleh operator Tunjangan Dinas Kab/Kota. Pengelola pusat akan melakukan verifikasi dari kelulusan tersebut sebelum bisa diajukan penerbitan SK TP nya. Bawalah berkas-berkas lengkap ke Dinas Pendidikan Kab/Kota, diantaranya : a.      SK Mutasi b.      Sertifikat yang sudah dilegalisir c.       Fotocopy kartu NUPTK/NRG d.      Dan berkas pendukung lain

5	Masalah	NUPTK Valid namun Data Kelulusan Milik Orang Lain
	Penyebab	NUPTK anda dipakai oleh orang Lain
	Solusi	Segera Laporkan ke dinas setempat dengan membawa bukti bahwa NUPTK milik anda. Operator akan mengusulkan perbaikan data kelulusan orang lain yang menggunakan NUPTK data anda ke pusat. Proses ini akan memakan waktu beberapa hari Jika anda belum memiliki NRG, laporkan juga agar dapat diusulkan NRG nya

6	Masalah	Jumlah Jam Mengajar Kosong
	Penyebab	Belum melakukan mapping Rombel (penugasan Guru mengajar pada rombel)
	Solusi	Perbaiki data melalui operator Sekolah Pastikan Isian matapelajaran dan JJM sudah Benar

7	Masalah	JJM Ada namun JJM Liner Kosong
	Penyebab	Belum Sertifikasi Datakelulusan Tidak ditemukan sehingga tidak diketahui Bidang Studi Sertifikasi yang diambil (lihat Solusi No. 4) Matapelajaran yang diajarkan tidak sesuai dengan Bidang studi yang diampu. Pelajari Lampiran mengenai Matapelajaran yang linier dengan Bidang Studi Serifikasi
	Solusi	Lihat jawaban no 4. Jika kesalahan karena pengisian matapelajaran, perbaiki data anda di dapodik. Jika kenyataanya memang demikian, usahakan mengajar matapelajaran yang sesuai.

8	Masalah	Rombongan Belajar Tidak Normal
	Penyebab	Jumlah Jam Mengajar dalam rombel melebihi ketentuan
	Solusi	Perbaiki mapping penugasan dalam Rombel agar sesuai dengan Kurikulum KTSP (lihat lampiran tentang jjm Rombel Normal)

9	Masalah	Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (PNS-DAU)
	Penyebab	Kesalahan pengisian Riwayat Gaji Berkala pada Dapodik
	Solusi	Perbaiki data Riwayat Gaji Berkala pada aplikasi Dapodik  Laporkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar ada penyesuain Tunjangan. Gaji pokok yang digunakan ada yang sesuai dengan SK KGB per Desember 2012. Bawalah berkas yang dibutuhkan, diantaranya : a.      SK Gaji Berkala per Desember 2012 b.      Sertifikat yang sudah dilegalisir c.       Fotocopy kartu NUPTK/NRG d.      Dan berkas pendukung lain Sesuai dengan diktum pada SK –TP bahwa Kepala Dinas berhak melakukan perbaikan jika ada kesalahan pada SK dengan menyertakan berkas berkas yang sah, sehingga tidak perlu perbaikan SK.

10	Masalah	Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (PNS-DEKON)
	Penyebab	Kesalahan pengisian Riwayat Gaji Berkala pada Dapodik
	Solusi	Perbaiki data Riwayat Gaji Berkala pada aplikasi Dapodik Laporkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar ada penyesuain Tunjangan. Gaji pokok yang digunakan ada yang sesuai dengan SK KGB per Desember 2012. Bawalah berkas yang dibutuhkan, diantaranya : a.      SK Gaji Berkala per Desember 2012 b.      Sertifikat yang sudah dilegalisir c.       Fotocopy kartu NUPTK/NRG d.      Dan berkas pendukung lain Dinas Kab/Kota mengajukan penyesuaian gaji Pokok melalui aplikasi Tunjangan

11	Masalah	Sudah SK namun Gaji Pokok Tidak Sesuai (NON PNS-DEKON)
	Penyebab	Data Inpassing Tidak valid (bukan dari isian Dapodik, namun data inpassing dari Biro Kepegawaian)
	Solusi	Lakukan update data pada dapodik. Isikan data riwayat gaji berkala dengan benar (jika non PNS dan sudah inpassing isilah sebagaimana isian Golongan dan Masakerja PNS namun status tetap  Non PNS) Laporkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota agar ada penyesuaian Tunjangan. Gaji pokok yang digunakan ada yang sesuai dengan SK Inpassing. Bawalah berkas yang dibutuhkan, diantaranya : a.      SK Inpassing b.      Sertifikat yang sudah dilegalisir c.       Fotocopy kartu NUPTK/NRG d.      Dan berkas pendukung lain Dinas Kab/Kota mengajukan penyesuaian gaji Pokok melalui aplikasi Tunjangan

12	Masalah	Sudah SK namun Tempat Tugas bukan Sekolah Induk
	Penyebab	Kesalahan mengisi sekolah induk pada Dapodik
	Solusi	Pada umumnya tidak masalah dengan Pencairan tunjangan sepanjang ada Surat Keterangan dari Sekolah yang tercantum dalam SK bahwa ybs mengajar di sekolah tersebut. Jika dipermasalahkan maka dapat mengajukan perbaikan SK melalui Operator Tunjangan Dinas Kab/Kota

13	Masalah	Sudah SK namun NUPTK, NRG dan Rek. Bank milik orang lain
	Penyebab	Data kelulusan menggunakan NUPTK orang lain
	Solusi	Laporkan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota. Bawalah berkas yang dibutuhkan Dinas Kab/Kota mengajukan pembatalan SK agar dapat diperbaiki data kelulusannya.  Setelah pembatalan disetujui pusat, operator Dinas Kab Kota akan melakukan perbaikan data kelulusan. Operator Dinas akan mengajukan SK baru untuk ybs

14	Masalah	Data sudah memenuhi syarat, namun SK tak kunjung Terbit
	Penyebab	Data pendukung kurang
	Solusi	Tanyakan pada operator apa status dokumen anda Jika status masih edit, kemungkinan masih ada kekurangan data anda diantaranya : a.      Masa Kerja dan Golongan tidak diisi b.      Status Kepegawaian tidak diisi c.       No Rekening Bank belum ada d.      NRG Belum ada e.      NUPTK di data kelulusan menggunakan NUPTK orang Lain Perbaiki isian Masa kerja, Golongan pada aplikasi dapodik Jika menggunakan Rekening dari Pusat, tanyakan kepada operator pusat yang mengurus pembukaan rekening

FAQ Seputar Tunjangan Profesi

1	Pertanyaan	Matapelajaran apa saja yang diakui di Sekolah Dasar  (SD)
	Jawaban	Pembagian Jam Mengajar di SD yang diakui (contoh) : Guru Kelas : 24 jam Penjaskes : 4 jam Agama : 3 jam Mulok Tambahan (Bahasa Inggris: 2 jam) Free  3 jam (biasanya diambil kepala sekolah mengajar PKN)

2	Pertanyaan	Matapelajaran apa saja yang diakui di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
	Jawaban	Pembagian Jam Mengajar di SMP yang diakui (contoh) : Agama 2 jam PKN 2 jam Bahasa Indonesia : 4 jam Bahasa Inggris : 4 jam Matematika : 4 jam IPA : 4 jam IPS : 4 jam Seni Budaya : 2 jam Pendidikan Jasmani dan Kesehatan : 2 Jam Ketrampilan (Tata Boga/Tata Busana/IT) : 2 jam Muatan Lokal 2 jam Free 4 jam (bisa diambil untuk menambah di beberapa pelajaran)

3	Pertanyaan	Bolehkah Guru dengan Sertifikasi Guru Kelas mengajar Bidang Studi karena kehabisan Rombel?
	Jawaban	Pada hakekatnya tidak ada larangan, namun tunjangan profesinya tidak akan diberikan, karena Guru Kelas harus memegang Kelas. Dikecualikan untuk Kepala Sekolah.

4	Pertanyaan	Bagaimana dengan pelajaran Muatan Lokal. Apa saja yang diakui
	Jawaban	Matapelajaran muatan lokal yang diakui adalah muatan lokal yang menjadi keputusan resmi dinas pendidikan setempat. Misalnya untuk DKI Jakarta yang diakui untuk SD adalah PLBJ dan Bahasa Inggris. Namun untuk PLBJ menjadi kewajiban Guru Kelas, sehingga hanya Bahasa Inggris yang dapat diakui sebagau matapelajaran muatan Lokal. Sedangkan untuk SMP, karena bahasa inggris sudah menjadi matpel utama, maka tidak dapat masuk ke dalam Muatan Lokal.

5	Pertanyaan	Bagaimana memasukkan Guru BK pada dapodik yang benar
	Jawaban	Guru Bimbingan dan Konseling harus tetap dimasukkan ke dalam Rombel dengan perhitungan jumlah jam sebagai berikut : Jjm =(Jumlah Murid dalam rombel)/150 x 24 jam Contoh : Jumlah murid : 40 Maka jjm = 40/150 x 24 = 6 jam (untuk 1 rombel) JJM BK tidak akan merusak JJM rombel sehingga tidak akan mempengaruhi ketidaknormalan rombel

6	Pertanyaan	Pelajaran apa saja yang dapat lintas Jenjang?
	Jawaban	Sepanjang dalam satu rumpun maka pelajaran tersebut akan diakui linieritasnya. Misalnya Penjas untuk SD, SMP dan SMA.

7	Pertanyaan	Bagaimana jika Guru menambahkan jam mengajar di luar DIKDAS?
	Jawaban	Sepanjang memenuhi syarat linieritas, maka Guru di SD/SMP dapat menambah jam mengajar di jenjang lain (SMP/SMA/SMK/MA/MI/MTS). Laporkan ke Dinas Pendidikan setempat dengan membawa berkas lengkap seperti : SK Beban mengajar Fotokopi Sertifikat yang sdh dilegalisir Fotokopi Kartu NUPTK/NRG Selanjutnya operator dinas akan mengajukan penambahan jam diluar dikdas ke Pusat melalui aplikasi tunjangan. Operator pusat akan melakukan verifikasi sebelum mengabulkam permohonan

8	Pertanyaan	Bagaimana proses mutasi dari jenjang lain (DIKDAS/PAUD) DAU
	Jawaban	Lapor ke dinas Pendidikan setempat dengan membawa : SK Mutasi Fotokopi Sertifikat yang sudah dilegalisir Fotokopi Kartu NUPTK/NRG Dokumen lain yang diperlukan Selanjutnya operator dinas melakuan insert data kelulusan melalui aplikasi tunjangan. Jika disetujui maka datakelulusan akan muncul pada daftar kelulusan di aplikasi tunjangan

FAQ Seputar Tunjangan Profesi

9	Pertanyaan	Bagaimana proses mutasi dari jenjang lain (DIKDAS/PAUD) DEKON
	Jawaban	Lapor ke dinas Pendidikan setempat dengan membawa : SK Mutasi Fotokopi Sertifikat yang sudah dilegalisir Fotokopi Kartu NUPTK/NRG Dokumen lain yang diperlukan Selanjutnya operator dinas melakuan insert data kelulusan melalui aplikasi tunjangan. Berkas dilengkapi dengan Surat Keterangan tidak dibayarkan Tunjangannya oleh DIKMEN/PAUD diserahkan ke P2TK Dikdas Jika disetujui maka datakelulusan akan muncul pada daftar kelulusan di aplikasi tunjangan

10	Pertanyaan	Bagaimana proses mutasi dari kementerian lain (mis : Kemenag)
	Jawaban	Lapor ke dinas Pendidikan setempat dengan membawa : SK Mutasi Fotokopi Sertifikat yang sudah dilegalisir Fotokopi Kartu NUPTK/NRG (jika ada) Surat Keterangan Pemberhentian Tunjangan dari Kementerian asal Dokumen lain yang diperlukan Selanjutnya operator dinas melakuan insert data kelulusan melalui aplikasi tunjangan. Berkas lengkap dikirimkan ke Pengelola Pusat P2TK Dikdas. Pusat akan melakukan verifikasi datakelulusan Jika disetujui maka datakelulusan akan muncul pada daftar kelulusan di aplikasi tunjangan

11	Pertanyaan	Bagaimana proses pengusulan SK TP Guru Inklusi?
	Jawaban	Karena Tugas Guru inklusi belum diakomodir oleh Aplikasi Dapodik maka untuk sementara ini penanganannya dapat melalui operator Tunjangan di Dinas Pendidikan Setempat dengan membawa berkas berkas lengkap. Selanjutnya operator akan melakukan input data melalui aplikasi tunjangan.

12	Pertanyaan	Bagaimana dengan Guru-guru yang mengajar di Sekolah ex-RSBI
	Jawaban	Jjm Rombel RSBI tetap diakui sampai semester 2 Tahun ajaran 2012-2013. Yaitu sebanyak 42 jam per minggu

13	Pertanyaan	Bagaimana dengan Guru-guru yang mengajar di Sekolah ex-RSBI
	Jawaban	Jjm Rombel RSBI tetap diakui sampai semester 2 Tahun ajaran 2012-2013. Yaitu sebanyak 42 jam per minggu

 

14	Pertanyaan	Bagaimana dengan Sekolah satu Atap
	Jawaban	--